Pada tanggal 4 Februari 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia menggelar sidang pengucapan putusan sela atau dismissal untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terkait Pilkada 2024. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban selama proses sidang, Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 1.172 personel kepolisian.

Pengamanan Ketat di Sekitar MK

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan secara ketat dan humanis. Personel yang dikerahkan tidak diperkenankan membawa senjata api untuk memastikan suasana tetap kondusif. “Kami telah menyiapkan pola pengamanan yang ketat dan humanis guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan di sekitar Mahkamah Konstitusi,” ungkap Susatyo dalam keterangannya.

Pengamanan ini tidak hanya dilakukan di dalam gedung MK, tetapi juga di area sekitar Monas dan Patung Kuda, yang merupakan lokasi strategis di Jakarta Pusat. Susatyo menambahkan bahwa pihak kepolisian juga akan melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar gedung MK untuk menghindari kemacetan dan memastikan kelancaran akses bagi semua pihak yang terlibat dalam sidang.

Sidang Pengucapan Putusan

Sidang pengucapan putusan ini merupakan bagian dari proses hukum yang penting, di mana MK akan memutuskan apakah gugatan yang diajukan dapat diterima atau tidak. Jika gugatan diterima, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap pembuktian. Sidang ini dipimpin oleh Ketua MK, Suhartoyo, dan dihadiri oleh delapan hakim konstitusi lainnya.

Dalam sidang ini, MK dijadwalkan untuk membacakan putusan untuk 310 perkara yang berkaitan dengan sengketa Pilkada, termasuk 23 perkara untuk pemilihan gubernur, 238 untuk pemilihan bupati, dan 49 untuk pemilihan wali kota. Proses ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan tanpa gangguan.

Imbauan untuk Menjaga Ketertiban

Polisi juga mengimbau kepada seluruh pihak untuk menjaga ketertiban dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. “Polri mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga ketertiban dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi,” kata Susatyo.

Pengamanan yang ketat ini diharapkan dapat mencegah terjadinya insiden yang tidak diinginkan selama sidang berlangsung. Dengan adanya pengamanan yang baik, diharapkan semua pihak dapat fokus pada proses hukum yang sedang berjalan.

Penggelaran 1.172 personel polisi untuk mengamankan sidang putusan dismissal di MK menunjukkan komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses hukum berlangsung. Sidang ini merupakan momen penting dalam menentukan hasil Pilkada 2024, dan diharapkan dapat berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Masyarakat pun diharapkan dapat berpartisipasi dengan baik dalam menjaga ketertiban selama proses ini berlangsung.